Beranda / /

  • Gebyar Diskon Pupuk, Upaya Pemerintah Dukung Sektor Pertanian
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Gebyar Diskon Pupuk, Upaya Pemerintah Dukung Sektor Pertanian

    Pemerintah melakukan berbagai upaya dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selain mendorong kemudahan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui aplikasi i-Pubers, Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi.

  • Stok Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bener Meriah Sebanyak 7,2 Juta Kilogram
    Aceh | 3 bulan lalu
    Stok Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bener Meriah Sebanyak 7,2 Juta Kilogram

    DIALEKSIS.COM.COM | Redelong - Stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Bener Meriah mencapai 7,2 juta kilogram dengan rincian 1,5 juta kilogram pupuk urea dan 5,7 juta kilogram pupuk jenis NPK yang akan didistribusikan untuk para petani yang terdaftar dalam RDKK pupuk bersubdisi tahun 2024 di daerah tersebut.

  • Bareskrim Polri Pantau Distribusi Pupuk Bersubsidi di Aceh Besar
    Aceh | 11 bulan lalu
    Bareskrim Polri Pantau Distribusi Pupuk Bersubsidi di Aceh Besar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Satgassus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri memantau distribusi pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemantauan dilakukan selama 23-26 Mei 2023.

    “Tujuan kegiatan ini agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian tepat sasaran, digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan,” ujar anggota Satgassus Herbert Nababan dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5/2023).

  • Komisi IV DPR RI Peringatkan Kementan Soal Penanganan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi
    Nasional | 2 tahun lalu
    Komisi IV DPR RI Peringatkan Kementan Soal Penanganan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, memperingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera membenahi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ia menegaskan jika pondasi penyaluran pupuk bersubsidi berupa data RDKK tidak sinkron sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka celah itu akan semakin membuka kesempatan penyelewengan pupuk bersubsidi di Indonesia.